Capacity Building TPID

Sibolangit – Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, pada 21-23 November 2013 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumut & Aceh) mengundang seluruh TPID di Sumatera Utara dalam acara Capacity Building TPID dengan mengusung tema “Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa Di Daerah”. Kegiatan yang diadakan di Hotel The Hill Sibolangit ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nurdin Lubis. Acara ini diikuti oleh 19 TPID yang terdiri dari TPID Provinsi Sumatera Utara, 4 TPID di kota-kota yang dihitung inflasinya (Medan, Sibolga, Padang Sidempuan dan Pematang Siantar), 14 TPID yang baru terbentuk pasca Inmendagri No. 027 tanggal 2 April 2013 perihal Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah. Turut berpartisipasi juga 5 Pemkab di wilayah kerja KPw BI Wilayah IX yang belum terbentuk TPID-nya (Kabupaten Binjai, Deli Serdang, Pakpak Bharat, Langkat dan Dairi).

Gambar : Capacity Building Dibuka oleh Nurdin Lubis (Sekda Provinsi Sumut)

Capacity Building dimulai dengan seminar kondisi terkini perekonomian Indonesia  yang dipaparkan oleh Juda Agung, narasumber dari Grup Kebijakan Moneter. Dalam pemaparannya, Juda Agung berupaya memberikan early warning pada peserta untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan pengendalian inflasi 2014.

Kemudian untuk membekali anggota TPID yang baru terbentuk, sekaligus me-refresh anggota TPID yang telah lama terbentuk, Bank Indonesia mengundang Anton Hendranata, pengamat ekonomi nasional dari PT. Bank Danamon, untuk menjelaskan pengetahuan dasar mengenai inflasi mulai dari pengertian hingga kesadaran akan pentingnya pengendalian inflasi khususnya di daerah.

Untuk lebih memberikan penguatan kompetensi kepada peserta dalam mengendalikan inflasi, Kepala BPS Sumut, Suharno, turut bersedia menjadi narasumber menjelaskan metodologi penghitungan inflasi dan PDRB. Pada kesempatan itu juga, Suharno memberi pemahaman mengenai survei rakyat miskin yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahun 2013. Suharno menegaskan bahwa isu permainan data BLSM tidaklah benar. Adanya masyarakat cukup mampu yang mendapatkan BLSM disebabkan oleh survei yang sudah lama dilakukan. BPS melakukan survei tersebut pada 2011 dan data itu juga yang digunakan Pemerintah untuk menyalurkan BLSM tahun 2013 sehingga menjadi kurang tepat sasaran.

Gambar : Anton Hendranata (Pengamat Ekonomi) memaparkan pengetahuan tentang inflasi

Di sesi terakhir, TPID Provinsi Sumatera Utara memimpin TPID Kabupaten/Kota melakukan rapat pembahasan inflasi Oktober 2013 dan rencana kerja TPID tahun 2014. Berdasarkan analisis, pada 4 kota IHK Sumut, komoditas yang mempunyai bobot kecil terkadang muncul sebagai penyumbang inflasi. Beberapa peserta mengkonfirmasi bahwa terdapat perbedaan hasil survei antara BPS dengan Disperindag Kabupaten/Kota yang kerap menyulitkan Pemkab/Pemko dalam pengambilan kebijakan di daerah sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan BPS untuk menyamakan metode survei.