Februari 2017, Laju Inflasi di Pematangsiantar Diprediksi Menurun
Melemahnya kondisi perekonomian global harus diakui berdampak terhadap ekonomi dalam negeri Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan politik luar negeri, ekonomi dan fiskal Presiden Amerika Serikat yang kontroversial. Oleh karena itu, kita yang ada di daerah juga harus siap mengantisipasi tantangan ekonomi yang makin berat tersebut. Caranya, dengan membangun sinergitas dan soliditas antar lembaga serta saling tukar informasi untuk kepentingan bersama.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (Kaper BI) Pematangsiantar Elly Tjan pada Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Elly mengingatkan, salah satu aktivitas ekonomi di wilayah kita yang juga patut diawasi dan berkaitan dengan ekonomi global adalah Kegiatan Usaha Perdagangan Valuta Asing (KUPVA) yang ilegal. “Kerap kali, KUPVA dijadikan alat money loundry serta transaksi narkoba. Jelas-jelas ini bisa mengganggu transaksi keuangan perbankan kita, karenanya mari kita awasi bersama, ungkapnya dilansir dari laman resmi pematangsiantarkota.go.id, Minggu (19/02/2017).
Elly menambahkan, inflasi Kota Pematangsiantar pada periode Januari 2017 tercatat meningkat menjadi 0,72% (mtm) atau 5,05% (yoy). Memperhatikan pola historis dan perkembangan harga, tekanan inflasi Februari ini diperkirakan lebih rendah dibanding Januari. Peningkatan tekanan inflasi juga terjadi di Sumatera Utara dan secara nasional. Laju inflasi Pematangsiantar pada periode Januari disumbang oleh peningkatan harga pada kelompok inti dan kelompok barang yang diatur pemerintah (administered prices).
Peningkatan harga pada komoditas inti menyumbang terbesar pada inflasi Januari. Inflasi kelompok inti terutama disumbang kenaikan tarif pulsa ponsel 3,20% (mtm), emas perhiasan 4,21% (mtm) dan ikan teri 3,34% (mtm). Tarif pulsa ponsel terpantau mengalami kenaikan sejak September 2016. Kondisi tersebut sejalan dengan peningkatan komoditas emas global yang mencapai 3,65%.
Tekanan inflasi kelompok barang yang diatur pemerintah (administerd prices) meningkat disebabkan penyesuaian tarif listrik, peningkatan biaya perpanjangan STNK dan bensin. Tarif listrik meningkat 8,65% (mtm) dan menjadi komoditas utama penyumbang inflasi, dengan andil 0,192% (mtm). Kondisi tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah melakukan penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan 900VA nonsubsidi. Biaya perpanjangan STNK inflasi 108,98% (mtm) sebagai dampak PP No.60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP.
Hasil Survey Pemantauan Harga (SPH) hingga minggu I periode Februari 2017 menunjukkan terjadinya peningkatan harga pada komoditas sayur-sayuran (bayam, kangkung, kacang panjang sawi hijau). Penurunan harga terjadi pada sebagian komoditas pasca berakhirnya faktor musiman. Penurunan harga pada beberapa komoditas periode Januari tercatat sebagai penyumbang inflasi, diantaranya daging ayam ras, tomat buah dan dencis. Penurunan harga juga masih berlanjut pada beberapa komoditas bumbu-bumbuan seperti cabai merah dan bawang merah.
Saat dialog yang dipandu Asisten Bidang Perekonomian Pemko Pematangsiantar Drs Pardamean Silaen MSi, Plt Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Ir Robert Pangaribuan MP mengeluhkan banyaknya saluran irigasi yang rusak di Pematangsiantar. Apalagi, sebagian besar irigasi tersebut dikelola Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Sumatera Utara. Sementara pihaknya diberi target memperkuat pasokan beras dengan menyiapkan lahan 12.000 hektar (3 x musim tanam) tahun 2017 ini.
“Target ini tentunya sulit kami capai, dengan kondisi saluran irigasi yang rusak tersebut. Namun begitu, kita sudah siapkan benih (padi) bersubsidi dengan harga Rp2.500/Kg (dipasaran Rp15.000/Kg) guna membantu para petani yang sebagian besar sudah disalurkan. Selebihnya, kita juga terus memantapkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KPRL) yang memanfaatkan pgan, guna penyediaan tanaman sayuran,” jelasnya.
Sumber : https://beritasumut.com
