JK: Konsumsi Beras Ramadhan Tak akan Naik

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) optimistis konsumsi beras di masyarakat menjelang dan saat Ramadhan tak akan naik. Ia justru yakin konsumsi beras turun saat bulan puasa tersebut.
Saya katakan Ramadhan itu tidak sebabkan konsumsi beras tiba-tiba naik, karena kita ini makannya hanya 2 kali sehari dari biasanya 3 kali. Malah biasanya lebih hemat. Cuma jelang Lebaran masyarakat cari kualitas beras yang lebih baik karena mau buat lontong, ketupat, kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/5).

Saat ini penyerapan beras Perum Bulog dari para petani memang masih rendah atau hanya 25% dari target sebanyak 2,75 juta ton atau kurang lebih sekitar 700.000 ton.

Kalangan pedagang menilai, rendahnya serapan Bulog tak otomatis membuat harga akan naik, karena faktor utama naik atau turunnya harga adalah pasokan beras di pasar.

JK mengatakan, terkait peranan Bulog menyerap beras petani, ada yang namanya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras, gabah kering giling (GKG), gabah kering panen (GKP). Bulog harus mengacu HPP dalam pembelian beras petani. Mekanisme HPP ini juga sebagai penjaga beras petani agar tak jatuh atau agar tak terjadi 'perlombaan' harga antara Bulog dan tengkulak atau pun pedagang.

Berdasarkan Inpres, Bulog hanya bisa membeli beras petani pada harga HPP Rp 7.300 per kilogram, Rp 4.650 untuk gabah kering giling (GKG), dan Rp 3.700 untuk gabah kering panen (GKP). Seperti gabah, Rp 3.700/kg harga di bawah itu maka Bulog harus beli supaya harga naik. Sekaligus Bulog ada cadangan. Kalau harga di atas itu Bulog tidak beli agar harga tidak melambung terus ke atas. Karena kalau harga melambung terus maka konsumennya yang masalah, katanya.

Menurut JK bila harga beras petani sudah di atas HPP maka, pedagang punya kebebasan untuk membelinya dari petani. Namun bagi pemerintah, yang menjadi patokan terhadap Bulog harus menyediakan stok minimal untuk beras miskin (raskin) atau stok untuk stabilisasi harga beras dan cadangan beras pemerintah. Cadangan harus minimal 1,5 juta ton di Bulog, katanya

Sumber : http://www.medanbisnisdaily.com