Menkeu Bambang: Tahun Ini Pertama Kali Anggaran Pangan Kalahkan Subsidi BBM
Pemerintah akan mengubah model penyaluran subsidi beras dan pupuk kepada masyarakat melalui sistem perbankan menggunakan sistem kartu layaknya kartu pintar dan sehat. Program ini dilakukan agar subsidi tepat sasaran dan efisien. Pemerintah kini fokus pada pemberian subsidi pangan daripada subsidi BBM. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana ini sebagai bentuk dukungan langsung pemerintah kepada masyarakat serta pelaku sektor pertanian dan UMKM untuk penanggulangan kemiskinan.
Ini program yang 5 tahun ke depan harus dilakukan secara masif, kata Bambang dalam sambutannya di acara Jakarta Food Security Summit-3, di Jakarta Convention Center Senayan, Jumat (13/2).
Bambang menjelaskan, selama ini program penyaluran beras subsidi atau beras raskin kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran dan pemberian pupuk bersubsidi banyak tidak tepat sasaran.
Nanti menggunakan sistem subsidi langsung bukan dimurahkan berasnya sehingga ribut sendiri sehingga yang tidak berhak ikut beli, jadi pakai kas langsung atau model branchless banking ada wallet yang hanya bisa digunakan untuk beli beras bukan beli rokok, jadi ini program beberapa tahun ke depan, nggak ada pemberian raskin lagi, jelasnya.
Bambang menjelaskan, pemerintah dalam Rancangan APBN-Perubahan 2015 telah menganggarkan subsidi pangan atau pertanian sebesar Rp 55,6 triliun yang terdiri dari Rp 18,9 triliun untuk pangan, Rp 35,7 triliun untuk pupuk, dan Rp 9 triliun untuk benih.
Besaran subsidi pangan ini lebih tinggi dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sebesar Rp 42 triliun.
Subsidi BBM kalah sama susbidi pangan (pertanian), untuk pertama kalinya subsidi pangan mengalahkan BBM, ini penting, pemerintah lebih concern ke pangan, ucapnya.
Selain itu, Bambang menjelaskan, program penyaluran subsidi pupuk juga akan dilakukan sama seperti beras. Tujuannya tak lain tak ingin salah sasaran.
Subsidi pupuk wacananya kami ingin kembangkan mirip raskin, sekarang kan yang disubsidi pupuknya, kita tidak ingin salah sasaran, subsidi pupuk lebih baik langsung, jadi tidak ada ketergantungan ke pupuk, karena yang sibuk ngomong subsidi pupuk itu pabrik pupuknya, para corporate dengan pemerintah yang memberikan anggaran bukan petani, terang dia.
Di samping itu, Bambang menambahkan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2015 untuk kedaulatan pangan sebesar total Rp 25,8 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk irigasi.
Salah satu yang menjadi fokus presiden adalah pada kedaulatan pangan, anggarannya total Rp 25,8 triliun, di antara program kedaulatan pangan paling tinggi, sebagian banyak larinya ke irigasi.
Sumber : http://www.medanbisnisdaily.com