TPID Sumut Siap Kendalikan Inflasi Tahun 2015
Mengawali tahun 2015, Provinsi Sumatera Utara dikejutkan oleh pengumuman Badan Pusat Statistik Sumatera Utara mengenai inflasi bulan Desember tahun 2014 sebesar 2,51% (mtm). Tingginya inflasi dibulan Desember terjadi merata hampir di seluruh daerah di Indonesia akibat dampak lanjutan kenaikan harga BBM yang terjadi pada pertengahan bulan November 2014 lalu. Mengantisipasi kemungkinan belum meredanya dampak kenaikan BBM dan beberapa kebijakan kenaikan komoditas lainnya, Selasa lalu (14/1) TPID Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi TPID dan mengundang pihak Pertamina dan BPS sebagai narasumber.
Pertamina menyampaikan bahwa price adjustment BBM jenis Premium yang dilakukan oleh Pemerintah tidak melibatkan Pertamina dalam menentukan harga. Namun demikian, Pertamina meyakini tren penurunan harga minyak dunia yang sedang terjadi akan turut berimbas pada penurunan harga Premium di Indonesia untuk beberapa bulan kedepan. Dalam rapat, Pertamina juga menginformasikan bahwa penyaluran BBM subsidi untuk nelayan dirasa belum tepat sasaran. Dari 160 kilo liter yang disalurkan Pertamina setiap harinya kepada nelayan di Belawan, 30% diantaranya dinikmati oleh nelayan dengan kapal diatas 30 Gross Ton. Padahal sesuai Perpres nomor 191 tahun 2014, BBM bersubsidi hanya boleh digunakan oleh nelayan pemilik kapal dengan berat maksimum 30 GT. Pertamina mengajak Pemerintah dan seluruh stakeholder untuk turut mengawasi dan menindak pihak-pihak yang menyalahi aturan tersebut.
Pertamina juga menyampaikan informasi terkait gas LPG. Secara jumlah pasokan, Pertamina menyalurkan LPG 3kg di Sumatera Utara sebesar 20.000 Metric Ton per bulan. Kenaikan harga yang terjadi pada LPG tabung 3 kg diperkirakan karena panjangnya rantai distribusi. Berdasarkan peraturan bersama Mendagri dan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2011/Nomor 05 tahun 2013, pihak yang diperbolehkan menjual LPG kemasan 3kg adalah di tingkat agen dan pangkalan. Namun demikian, banyak pengecer yang mencari keuntungan dengan menjual kembali LPG dari pangkalan. Untuk menghindari tingginya harga LPG di pasar, masyarakat dihimbau untuk membeli di pangkalan resmi. TPID turut merespon hal tersebut dengan mencantumkan lokasi agen dan pangkalan LPG di Sumatera Utara di PIHPS SiHarapanKu ( www.hargasumut.org ) untuk memudahkan masyarakat mencari pangkalan terdekat.
Selain mengenai BBM dan LPG, TPID juga berfokus kepada pengendalian harga komoditas pertanian dan peternakan. Pada awal februari akan ada panen raya cabai merah di Batubara sehingga dengan meningkatnya pasokan diharapkan harga cabai merah dapat mereda. Selain itu, terdapat pertanaman padi di Pulau Kampai Langkat seluas 800 Hektare yang akan segera panen. Berdasarkan informasi BULOG Sumut, pasokan beras untuk 5 bulan ke depan cukup aman. Mengantisipasi kekosongan Raskin di bulan Desember, BULOG melakukan Operasi Pasar Khusus Cadangan Beras Pemerintah (OPK CBP) sesuai instruksi Pemerintah yang dilakukan sejak Desember 2014 hingga pertengahan Januari ini.
Tindak Lanjut Kegiatan Pengendalian Inflasi TPID
Mengantisipasi kenaikan harga beberapa komoditas penyumbang inflasi, TPID Sumatera Utara merumuskan beberapa rekomendasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah. Mengantisipasi fluktuasi harga LPG, TPID akan mengusulkan kepada pemerintah untuk segera mengimplementasikan sistem pendistribusian LPG dan BBM jenis tertentu secara tertutup sebagaimana diatur pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM No. 17 tahun 2011 dan No. 5 tahun 2011 agar subsidi menjadi tepat sasaran. Sistem distribusi tertutup dapat mengacu pada sistem penyaluran Raskin dengan mendata keluarga yang berhak menerima subsidi. Sistem distribusi tertutup juga dapat dilakukan dengan pembayaran menggunakan kartu seperti mensinergikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) setelah ditentukan masyarakat penerima subsidi. Selain sistem pendistribusian, TPID juga mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera mengesahkan Surak Keputusan Gubernur terkait dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3kg yang disertai dengan sanksi atas pelanggaran.
Mengantisipasi kenaikan harga beras khususnya untuk masyarakat umum, BULOG akan melakukan Operasi Pasar Cadangan Beras Pemerintah (OP CBP) sebesar 10.000 ton kepada kabupaten/kota. BULOG juga akan melakukan kerjasama dengan Pemko Medan terkait perdagangan dengan petani cabai merah di Batubara yang akan panen pada awal Februari 2015 (diperkirakan 50 ton/hari). Selain beras, mulai 2015 BULOG mendapatkan tugas untuk menstabilkan harga 4 komoditas lain yaitu kedelai, jagung, bawang merah, dan cabai merah.
Sementara itu, Dinas Pertanian akan fokus pada swasembada pangan melalui peningkatan infrastruktur irigasi, pemberian benih, pupuk dan peralatan pertanian. Dinas Pertanian juga akan memberikan pelatihan teknik vertikultur pada area realokasi pemukiman petani seluas 350 ha di Karo untuk meningkatkan produksi pertanian.
Terkait dengan angkutan umum, Dinas Perhubungan akan mengeluarkan surat himbauan kepada Kab/Kota untuk melakukan penurunan tarif angkutan kota dan angkutan desa menyesuaikan harga BBM yang saat ini menurun dibandingkan bulan lalu. BKP Sumut akan mensosialisasikan lebih lanjut mengenai program Manggadong dan one day no rice setiap hari Selasa. Sedangkan Dinas Peternakan Sumut akan melakukan peningkatan produksi daging sapi melalui program reproduksi sapi lokal.
Melalui sinergi antar dinas dan instansi terkait dalam suatu wadah TPID Sumut, diharapkan menghasilkan pengendalian harga dan pasokan komoditas yang stabil sehingga inflasi Sumut turut terkendali. Dengan inflasi yang rendah dan stabil akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
